Bus Sewaan, Apakah Deductible Expense?
Written by Administrator   
Saturday, 15 December 2007

Bus Sewaan, Apakah Deductible Expense?

 

 

Yth. My Tax Advisor,

Perusahaan kami berlokasi di salah saw kawasan industri yang letaknya jauh dari jalan raya. Untuk memudahkan karyawan dan pegawai darijalan raya ke lokasi perusahaan atau sebaliknya, kami menyediakan kendaraan antar jemput karyawan dan kami menggunakan bis jemputan milik perusahaan kami sendiri.

Karena kondisi bis yang sudah tua, saat ini bis jemputan tersebut sedang diperbaiki. Sebagai pengganti-nya sekarang kami menyewa bis untuk keperluan antarjemput karyawan untuk waktu yang belum bisa kami pastikan. Pertanyaannya adalah apakah biaya sewa angkutan untuk karyawan boleh dibebankan dalam laporan fiskal meskipun lokasi perusahaan kami bukan di daerah terpencil?

Demikian pertanyaan kami, terima kasih atas penjelasannya.

 

Hormat kami,

Yudhistira

Yth.BapakYudhistira,

Pada masa sekarang ini, di mana tariff dan ongkos transportasi angkutan umum bagi sebagian pegawai kelas menengah ke bawah relatif dianggap ma-sih terlalu mahal, banyak perusahaan (pemberi kerja) yang secara suka rela menyediakan fasilitas antar jemput bagi pegawai atau karyawannya.

Selain untuk meringankan beban ongkos pegawai/karyawan,fasilitas antar jemput tadi juga dimaksudkan agar pegawai/karyawan tiba di tempat kerja mereka tepat waktu. Dengan kata lain, maksud dan tujuan perusahaan menyediakan fasilitas tersebut untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja pegawai/karyawan yang bersangkutan.

Berkenaan dengan penyediaan fasilitas seperti tersebut, pada awalnya UU perpajakan Indonesia memang tidak memperkenankan perusahaan untuk membebankan biaya-biaya terkait fasilitas tersebut dalam SPTTahunan PPh-nya. Ketentuan ini pada mulanya diterapkan untuk menjaga kesimetrisan perlakuan PPh atas fasilitas/kenikmatan (benefit in kind), yaitu di mana di sisi pegawai fasilitas/ke-nikmatan itu dianggap sebagai penghasilan yang bukan objek PPh (non taxable income) sehingga di sisi perusahaan biayanya ditetapkan sebagai beban yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bru-to (non deductible expense).

Hingga kini, fasilitas/kenikmatan semacam itu dan juga fasilitas/kenikmatan lain seperti fasilitas penyediaan wisma/mess, fasilitas pengobatan dan fasilitas-fasilitas untuk pegawai lainnya bagi pega-wai/karyawan tetap tidak dianggap sebagai penghasilan yang bukan objek PPh (non taxable income). Namun seperti yang dinyatakan dalam ketentuan dan memori penjelasan Pasal 4 ayat (3) huruf d UU PPh, fasilitas/kenikmatan yang non taxable income adalah fasilitas/kenikmatan yang diterima dari pemerintah dan atau yang diterima dari WP tertentu. Yang dimaksud dengan WP tertentu dalam konteks ini adalah WP (pengusaha atau perusahaan) yang tidak dikenai PPh bersifat final dan atau WP yang tidak dikenai PPh berdasarkan norma penghitungan khusus deemed profit.

Jika WP yang memberikan fasilitas/kenikmatan adalah WP yang dikenai PPh bersifat final (seperti misalnya WP yang bergerak di bidang persewaan tanah dan atau bangunan), atau WP yang dikenai PPh berdasarkan norma penghitungan khusus deemed profit (seperti misalnya WP yang bergerak di bidang pelayaran), atau pemberi fasilitas/kenikmatan tadi ternyata adalah badan-badan tertentu yang oleh UU PPh ditetapkan sebagai bukan subjek pajak/WP (seperti misalnya kantor korps diplomatik perwakilan negara asing), maka fasilitas/kenikmatan tersebut bagi penerimanya merupakan penghasilan yang menjadi objek PPh (taxable income).

Dan jika WP yang memberikan fasilitas/kenikmatan adalah WP yang dikenai PPh bersifat final, atau WP yang dikenai PPh berdasarkan norma penghitungan khusus deemed profit, maka WP yang memberikan fasilitas/kenikmatan tersebut wajib memotong PPh Pasal 21.

Bagi WP (pengusaha atau perusahaan), semua ongkos dan biaya-biaya yang mereka keluarkan untuk penyediaan fasilitas/kenikmatan bagi pega-wai/karyawan tadi pada prinsipnya tidak boleh di-bebankan sebagai biaya (non deductible expense) dalam SPT Tahunan PPh mereka,terlepas dari kondi-si apakah fasilitas/kenikmatan tersebut taxable atau non taxable income di sisi pegawainya. Namun seperti yang dinyatakan dalam ketentuan dan memori penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh, untuk penyediaan fasilitas-fasilitas/kenikmatan tertentu perusahaan diperkenankan untuk membebankan biaya-biaya tersebut dalam SPTTahunan PPh namun tetap non taxable income bagi pegawai/karyawan yang menerimanya.

Penyediaan fasilitas/kenikmatan yang  biayanya boleh dibebankan dalam SPT Tahunan PPh tadi salah satunya adalah fasilitas antar jemput kar-yawan. Selain itu, dalam S-160/PJ.42/2003 tanggal 24 Maret 2003 Dirjen Pajakjuga menegaskan bahwa biaya sewa kendaraan untuk antar jemput karyawan adalah deductible expense sehingga dapat dibebankan sebagai biaya dalam SPTTahunan PPh perusahaan.Tetapi,jika WP yang memberikan fasilitas/ kenikmatan tadi adalah WP yang telah dikenai PPh bersifat final atau WP yang dikenai PPh berdasarkan norma penghitungan khusus deemed profit, maka biaya-biaya tersebut tetap non deductible expense.

Dalam faks yang Bapak kirimkan ke meja redaksi, tidak dijelaskan apakah perusahaan Bapak bergerak di bidang-bidang usaha tertentu yang penghasi-lannya dikenai PPh bersifat final (atau dikenai PPh berdasarkan norma penghitungan khusus deemed profit) atau tidak. Sehingga kami tidak dapat me-nyimpulkan apakah biaya sewa kendaraan untuk antar jemput tersebut deductible atau non deductible expense. Namun dari uraian yang telah dijelaskan di atas,aspekpajakterkait dengan biaya sewa kendara¬an tersebut bagi perusahaan Bapak adalah sebagai berikut:

Jika perusahaan Bapak adalah WP yang bergerak di bidang usaha yang penghasilannya menurut ke¬tentuan UU PPh dikenai PPh bersifat tidakfinal,maka sewa kendaraan antar jemput tadi boleh dibiayakan dalam SPTTahunan PPh perusahaan. Bagi pegawai/ karyawan, fasilitas tersebut non taxable income dan bukan objek PPh Pasal 21.

Jika perusahaan Bapak adalah WP yang bergerak di bidang usaha yang penghasilannya menurut ke¬tentuan UU PPh dikenai PPh bersifat final, atau dike¬nai PPh berdasarkan norma penghitungan khusus deemed profit, maka sewa kendaraan antar jemput tadi tidak boleh dibiayakan dalam SPT Tahunan PPh perusahaan. Selain itu, perusahaan juga wajib memotong PPh Pasal 21.

Jika perusahaan Bapak adalah WP yang bergerak dalam beberapa bidang usaha di mana penghasilannya ada yang dikenai PPh bersifat final dan tidak, sementara pembukuan untuk keduajenis usaha dan penghasilan tersebut tidak dipisahkan, maka pem-bebanan biaya sewa kendaraan antar jemput tadi harus dihitung secara proporsional sesuai dengan perbandingan antara penghasilan yang dikenai PPh bersifat tidak dengan penghasilan yang dikenai PPh bersifat tidak final. Hal yang sama juga diterapkan dalam penghitungan penghasilan pegawai yang menjadi objek pemotongan PPh Pasal 21.

 

Demikian penjelasan kami,terima kasih.

 

 

Hormat kami,

 Pengasuh