Natura yang Diberikan RO, Apakah Objek PPh Pasal 21 ?
Written by Administrator   
Saturday, 15 December 2007

Natura yang Diberikan RO, Apakah Objek PPh Pasal 21 ?

 

 

Yth. My Tax Advisor,

Saya bekerja di sebuah representative office (RO) sebuah perusahaan elektronik yang berkedudukan di Singapore. Terkait dengan itu, saya ingin menanyakan kepada pengasuh rubrik My Tax Advisor mengenai perlakuan perpajakan, khususnya PPh (Pajak Peng-hasilan) atas natura berupa beras dan sembako yang diberikan untuk pegawai RO tersebut. Benarkah bah-wa natura dan kenikmatan yang diberikan RO untuk pegawainya merupakan objek PPh Pasal 21 ?

Demikian, terima kasih.

 

Ernawati

Yth.lbu Ernawati,

Mengenai natura dan atau kenikmatan (benefitin kind), dalam UU PPh—UU No. 7/1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17/2000 disebutkan bahwa benefit in kind bagi penerimanya bukan merupakan objek PPh (nontax-able income)jika diberikan oleh pemerintah danatau Wajib Pajak (WP). Sementara jika yang memberikan benefit in kind tersebut bukan pemerintah, atau bukan subjek pajak/WP atau WP yang menurut keten-tuan UU PPh dikenai PPh bersifat final seperti misalnya WP yang bergerak di bidang usaha persewaan tanah dan atau bangunan maka benefit in kind tadi bagi penerimanya menjadi penghasilan yang meru-pakan objek PPh (taxable income). Penegasan mengenai hal ini dapat Ibu lihat dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d UU PPh beserta memori penjelasannya.

Terkait dengan masalah PPh atas taxable income berupa imbalan berbentuk benefit in kind, dalam UU PPh dan peraturan terkait, mekanisme pembayaran atau pelunasan PPh-nya dapat dilakukan dengan duacara.Pertama,melalui pemotongan PPh Pasal 21 oleh pemberi benefit in kind atau dengan cara kedua yaitu pelunasan sendiri oleh pegawai yang meneri-ma imbalan dalam bentuk benefit in kind.

Pembayaran atau pelunasan PPh dengan cara pemotongan PPh Pasal 21,diterapkan apabila pemberi benefit in/and adalah WP yang telah dikenai PPh bersifat final atau WP yang dikenai PPh berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit). Penegasan ini dapat dilihat dalam Pasal 5 ayat (2) KEP-545/PJ./2000 tanggal 29 Desember 2000 sebagaima-na telah diubah dengan (stdd) PER-15/PJ./2006. Akan tetapi perlu diinformasikan bahwa pemotongan PPh Pasal 21 tersebut hanya dapat dilakukan jika pemberi benefit in kind itu adalah pihak-pihak (WP) yang dalam Pasal 2 ayat (1) KEP-545/PJ./2000 stdd PER-15/ PJ./2006 ditunjuk menjadi pemotong PPh Pasal 21.

Jika pemberi benefit in kind tadi tidak ditunjuk menjadi pemotong PPh Pasal 21, maka pelunasan atau pembayaran PPh atas benefit in kind tersebut dilakukan dengan cara kedua, yaitu pembayaran atau penyetoran sendiri PPh oleh pihak yang menerima imbalan benefit in kind. Namun berbeda dengan cara pertama yang dilakukan pada hampir setiap bulan (masa pajak), cara kedua ini tidak perlu dilakukan pada setiap bulan (masa pajak) melainkan cukup pada akhir tahun melalui penyampaian SPT Tahunan PPh pihak yang menerima imbalan benefit in kind tersebut. Cara kedua ini juga diterapkan untuk imbalan benefit in kind yang diterima dari pihak-pihak yang ditetapkan sebagai bukan subjek pajak. Mereka yang ditetapkan sebagai bukan subjek pajak dan tidak berkewajiban memotong PPh Pasal 21 ini dapat Ibu temukan dalam ketentuan Pasal 3 UU PPh dan KMK No. 574/KMK.04/2000 stdd KMK No. 601/ KMK.03/2005 dan KMK No.649/KMK.04/1994.

Terkait dengan pertanyaan Ibu mengenai benefit in kind berupa beras dan sembako yang diberikan oleh RO di mana RO tersebut merupakan perwakilan dari perusahaan di Singapore, dalam konteks ini yang perlu dipastikan terlebih dahulu adalah apakah dalam tax treaty (Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda/P3B) Indonesia-Singapore, RO yang Ibu maksudkan tersebut termasukke dalam kategori Bentuk Usaha Tetap (BUT permanent establishment) atau bukan. Ketentuan mengenai ada atau tidaknya BUT ini dapat Ibu lihat dalam Article 5 Paragraph 2 dan 3 tax treaty Indonesia-Singapore.

Jika RO tersebut bukan BUT, maka dapat dipastikan bahwa benefit in kind yang diberikannya kepada para pegawainya tersebut bukan objek pemotongan PPh Pasal 21. Sebab jika RO tadi ditetapkan sebagai bukan BUT, maka sesuai dengan ketentuan UU domestik Indonesia, RO tersebut tidak wajib mendaftar dan memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Dan karena tidak memiliki NPWP, maka RO tadi tidak dapat melakukan administrasi pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21.Sehingga dalam konteks ini, para pegawai khususnya pegawai yang sudah terdaftar di kantor pajak dan memiliki NPWP wajib melaporkan, menghitung serta me-nyetorkan sendiri PPh atas benefit in kind tersebut dalam SPTTahunan mereka.

Tetapi jika RO yang Ibu maksudkan tadi masuk ke dalam kategori sebagai BUT, maka perlu dilihat juga apakah penghasilan RO tersebut dikenai PPh bersi¬fat final (atau dikenai PPh berdasarkan deemed profit) atau tidak. Jika "YA" maka RO tadi wajib memotong, menyetor dan melaporkan PPh Pasal 21 atas benefit in kind tersebut.

Tetapi jika jawabannya "TIDAK" RO tersebut tidak perlu memotong PPh Pasal 21 dan sebagai kon-sekuensinya pegawai juga perlu menghitung, me¬nyetor dan melaporkan PPh-nya karena benefit in kind tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf d UU PPh ditetapkan sebagai bukan objek PPh (non taxable income).

Namun sebagai konsekuensinya, RO tidak boleh membiayakan benefit in kind tersebut dalam SPT Tahunan PPh-nya karena sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf eUU PPh, benefit in kind bersifat non deductible expense.

 

Demikan penjelasan kami,terima kasih.

 

Hormat kami,

Pengasuh