Digabung...Enggak...Digabung... Enggak...
Written by Administrator   
Saturday, 15 December 2007

Digabung...Enggak...Digabung... Enggak...

 

 

 

Yth. My Tax Advisor,

Istri saya bekerja sebagai pegawai di sebuah kantor kedutaan asing yang ada di Jakarta. Setiap bulannya istri saya menerima penghasilan dari kedutaan asing tersebut dan tidak dipotong pajak. Pada awal tahun 2007 ini saya telah ber-NPWP yang berarti pada tahun depan saya harus menyampaikan dan melaporkan SPTTahunan PPh.

Terkait dengan hal itu, saya ingin menanyakan kepada pengasuh mengenai beberapa hal berikut ini:

1.Apakah saya harus melaporkan penghasilan istri saya dalam SPTTahunan PPh saya?

2.Bagaimana menghitung penghasilan neto istri saya? Apakah ada biaya yang boleh diperhitungkan?

3.Apakah  dengan  digabungkannya penghasilan istri tersebut, saya boleh memperhitungkan tambahan PTKP istri? Status saya saat ini adalah K/2.

 

Mohon pencerahannya dari pengasuh My Tax Advisor,

 

 terima kasih.

Wahyu

Yth.BapakWahyu,

Menyoal penggabungan penghasilan istri ke dalam penghasilan suami saat penghitungan PPh dan pengisian SPT Tahunan PPh orang pribadi, dalam ketentuan dan memori penjelasan Pasal 8 ayat (1) UU PPh dikatakan bahwa penghasilan dan kerugian wanita yang telah kawin dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya dan dikenakan pajak sebagai satu kesatuan (digabung). Namun jika penghasilan istri tersebut semata-mata diperoleh hanya dari satu pemberi kerja yang telah dipotong pajak oleh pemberi kerjanya dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya, maka penghasilan istri tersebut tidak perlu digabung dengan penghasilan suami saat penghitungan PPh karena dianggap bersifat final.

Menyimak ketentuan dan memori penjelasan Pasal 8ayat (1) UU PPh tersebut dan membandingkannya dengan kondisi dan tempat kerja istri Bapak, kami berkesimpulan bahwa penghasilan yang diterima istri Bapak dari pekerjaannya sebagai pegawai di kantor kedutaan asing tersebut harus digabungkan dengan penghasilan Bapak saat penghitungan PPh dan pengisian SPTTahunan PPh orang pribadi.Sebab penghasilan istri Bapak tersebut belum dipotong PPh pasal 21 oleh kantor kedutaan asing. Kedutaan asing memang tidak akan dapat melakukan pemotongan PPh Pasal 21 karena umumnya sesuai dengan ketentuan Pasal 3 UU PPh, kedutaan asing bukan merupakan subjek pajak dan tidak memiliki NPWP.

Dengan digabungkannya penghasilan istri ke dalam penghasilan Bapak, maka saat penghitungan PPh dan pengisian SPT Tahunan PPh orang pribadi nanti Bapak berhak mendapat tambahan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) sebesar Rp 13.20O.OOO,-.Sehingga total PTKP untukSPTTahunan PPh orang pribadi Bapak tahun pajak 2007 nanti adalah sebagai berikut:

 

-           PTKP untuk Bapak                                                      Rp        13.200.000,-

-           PTKP untuk status kawin                                              Rp        1.200.000,-

-           PTKP untuk 2 anak                                                      Rp        2.400.000,-

-           PTKP untuk penggabungan penghasilan istri                  Rp        13.200.000,-

Total PTKP untuk tahun pajak 2007                                         Rp        30.000.000,-

 

Jumlah penghasilan istri yang harus digabung adalah jumlah bruto penghasilan istri yang diterima dari pekerjaannya sebagai pegawai di kantor kedutaan tersebut. Dalam konteks ini tidak ada biaya atau pengurangan lainnya selain tambahan PTKP atas penggabungan penghasilan istri sebesar Rp13.200.000,- tersebut. Sebab dalam UU PPh yang berlaku saat ini (UU No, 7/1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 17/2000), pengurangan untuk Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan usaha atau pekerjaan bebas hanyalah PTKP.

Perlu kami informasikan bahwa penghasilan istri Bapak yang harus dilaporkan dan digabung dengan penghasilan Bapak dalam SPT Tahunan PPh nanti adalah total jumlah penghasilan bruto termasuk penghasilan yang diterima dalam  bentuk natura dan kenikmatan/fasilitas (benefit in kind) seperti beras dan sembako lainnya. Pasalnya, dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d UU PPh ditegaskan bahwa natura dan kenikmatan yang bukan objek PPh hanyalah natura dan kenikmatan yang diterima dari Wajib Pajak atau pemerintah. Dan secara a contrario, Pasal 4 ayat (3) tersebut dapat diartikan bahwa jika natura dan kenikmatan tersebut diterima bukan dari Wajib Pajak atau bukan dari pemerintah, misalnya diterima dari kantor kedutaan negara asing—yang notabene bukan subjek dan Wajib Pajak—seperti yang diterima oleh istri Bapak, maka natura dan kenikmatan tersebut termasuk sebagai objek PPh.

Dalam konteks natura dan kenikmatan tersebut, nilai penghasilan yang harus dilaporkan adalah sebesar nilai sesungguhnya dari natura dan kenikmatan yang diterima. Misalnya jika istri Bapak mendapat tunjangan beras sebanyak 30kg/bulan di mana kantor kedutaan asing membeli beras tersebut seharga Rp 5.000,7kg, maka nilai penghasilan istri Bapak dari natura tersebut adalah 30kg x Rp 5.000,-atau sama dengan Rpi 50.000,-.

Selain itu, jika format SPT Tahunan PPh orang pribadi untuk tahun pajak 2007 nanti tetap seperti untuk tahun pajak 2006 kemarin dan tidak ada perubahan, maka formulir SPT Tahunan PPh yang harus Bapak isi adalah formulir SPT Tahunan PPh 1770. Sebab dengan kondisi di mana istri bekerja di kantor kedutaan asing dan penghasilannya tidak atau belum dipotong PPh, berarti Bapak termasuk dalam kategori Wajib Pajak orang pribadi yang menerima penghasilan lain yang tidak bersifat final. Dengan adanya kewajiban untuk menggunakan formulirSPTTahunan PPh 1770tersebut,berarti akan ada kewajiban untuk menghitung dan mengangsur PPh Pasal 25 untuk tahun 2008 (dan tahun-tahun berikutnya selama istri Bapak bekerja di kantor kedutaan asing atau Bapak menerima penghasilan lain yang dikenai PPh bersifat tidak final).

 

Demikian penjelasan kami.

Hormat kami,

Pengasuh